Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sabayuti Gulo, S.E., dan dihadiri Wakil Bupati Nias, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nias, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, para Camat se-Kabupaten Nias, serta pimpinan instansi vertikal, BUMN, dan BUMD.
Agenda rapat diawali dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Yustinus Gulo. Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Nias, khususnya Bupati Nias, atas penyampaian Nota Pengantar/Penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi tersebut menyatakan menerima Ranperda untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nias.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Yaredi Gulo. Fraksi Golkar menyambut baik penyampaian Ranperda tersebut dan menyatakan menerima serta menyetujui pembahasannya pada tahapan berikutnya. Selain itu, fraksi ini berharap kebijakan pembangunan daerah ke depan semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama pada sektor sosial, budaya, dan ekonomi.
Selanjutnya, Fraksi Rakyat yang diwakili Paulus Sohahau Halawa menyatakan bahwa Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 layak untuk dilanjutkan pembahasannya oleh Badan Anggaran DPRD. Fraksi Rakyat juga memberikan sejumlah masukan agar Pemerintah Kabupaten Nias terus memprioritaskan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan evaluasi kinerja secara berkelanjutan agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Fraksi Gerindra Perindo melalui Dafati Mendrofa, S.Pd.K., memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Nias kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Fraksi ini juga mendorong agar pelaksanaan APBD pada masa mendatang semakin ditingkatkan melalui penyempurnaan administrasi dan kelengkapan dokumen laporan keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fraksi Gerindra Perindo menyatakan menerima Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Pandangan terakhir disampaikan oleh Fraksi Hanura PSI melalui Agusniaman Lafau. Dalam pandangannya, fraksi tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan menjadi pedoman dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas. Fraksi Hanura PSI juga memberikan masukan agar manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan sesuai kompetensi dan keahlian masing-masing sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Berdasarkan pandangan umum yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Kabupaten Nias, secara keseluruhan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 diterima dan disetujui untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nias.
Berbagai saran, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan masing-masing fraksi diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nias sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan tata kelola keuangan daerah semakin baik sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Nias yang maju, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**
Posting Komentar