Aksi penolakan tersebut diwarnai dengan joget-jogetan sebagai bentuk kekesalan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas pengangkatan Pj Kades yang bukan berasal dari penduduk desa setempat, melainkan diangkat dari warga desa tetangga.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Desa Lolomaya menyatakan bahwa pembukaan dan pengaktifan Balai Desa tidak boleh dipaksakan sebelum sengketa Pj Kades selesai hingga terciptanya kedamaian di tengah masyarakat.
"Pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan dibawah kepemimpinan Bupati Sokhiatulo Laia, tidak boleh memaksakan kehendak dan harusnya lebih peka terhadap aspirasi masyarakat," ujar FD.
Sejumlah tokoh juga mengungkapkan bahwa Pj bersangkutan memiliki tugas penting di instansi pemerintahan yang lain, yakni sebagai kepala sekolah di SMP dan juga sebagai BPD aktif di desa Simandraolo.
"Selain bukan warga desa Lolomaya, Firman Waruwu alias Ama Iswanto rangkap jabatan, itulah yang menjadi dasar penolakan utama dari masyarakat," ungkap mereka. "Diharapkan kepada Bapak Bupati Nias Selatan memikirkan nasib masyarakat banyak ketimbang kepentingan sejumlah oknum yang diduga ada hubungannya dengan politik."
Kapolsek Lolowau, Ipda Simon Sitorus beserta personel Polres Nias Selatan juga hadir di lokasi untuk melakukan pengamanan guna menghindari tindakan anarkis. Simon menyarankan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk bekerja. "Kami dari pihak kepolisian, memantau dan mengamankan situasi tetap kondusif dan tidak boleh ada tindakan anarkis," tegasnya.
Upaya pembukaan/pengaktifan kantor desa tersebut tidak berhasil karena dikawal ketat oleh kelompok ibu-ibu PKK setempat. Mereka bersukaria (joget-joget) sambil karokean sebagai simbol kekompakan dan penolakan.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan secara resmi dari pemerintah kabupaten Nias Selatan, awak media terus berusaha melakukan konfirmasi.
(Saron. T)
Posting Komentar