Dalam keterangannya tersebut, warga menilai klarifikasi yang disampaikan Ketua BPD bersama salah seorang kepala dusun dan beberapa pihak lain tidak menjawab substansi laporan, dan justru dianggap sebagai upaya untuk menutupi sejumlah kegiatan dana desa yang dinilai tidak terealisasi sesuai tahun anggaran 2020–2024.
“Menurut kami, klarifikasi yang dilakukan melalui Facebook dan media massa dengan menyebut laporan kami ‘hoaks’ hanyalah cara untuk menutupi dugaan penyelewengan dana desa yang hingga kini belum terealisasi di beberapa item kegiatan,” ujar Tarasoli Halawa, perwakilan pelapor.
Dengan munculnya klarifikasi tersebut, Kami Para pelapor menduga keras bahwa Ketua BPD konspirasi dengan Kepala Desa Olanori dalam penyimpangan pengelolaan dana desa selama beberapa tahun anggaran. Namun demikian, warga menegaskan bahwa seluruh pernyataan mereka berbasis pada temuan lapangan yang siap dipertanggungjawabkan.
“Kami sebagai masyarakat kecil berharap kepada pemerintah dan instansi terkait dapat menindaklanjuti laporan yang sudah kami sampaikan. Kami juga meminta rekan-rekan media, pers, dan LSM untuk terus memantau proses ini,” lanjut Tarasoli Halawa.
Ia menegaskan bahwa warga siap menunjukkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan di lapangan agar proses pemeriksaan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi terhadap bantahan warga tersebut. Awak media terus berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.
(Saron. T)
Posting Komentar