Nias Selatan – Belakangan ini, viral dimedia sosial isu dugaan adanya oknum guru dan kesehatan yang masuk dalam daftar pengusulan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu yang dianggap “siluman” tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Nias Selatan.
Foto Ilustrasi Siluman
Hal ini diketahui dari perbincangan beberapa warga merasa heran ketika mengetahui ada beberapa orang yang masuk kategori PPPK paruh waktu, mereka yakin orang tersebut tidak pernah menjalankan tugas di instansi manapun. Kejanggalan ini terungkap saat proses pengurusan surat keterangan sehat dan SKCK, yang biasanya menjadi syarat penting dalam pengusulan PPPK.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah tokoh masyarakat bersama awak media meminta Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan instansi terkait yang merasa telah memberikan data dan orangnya tidak pernah bekerja untuk segera melakukan peninjauan ulang data peserta PPPK paruh waktu tersebut. Mereka menilai pentingnya klarifikasi agar masalah ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi oknum yang diduga terlibat maupun bagi sistem seleksi PPPK di masa mendatang.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa serius dan transparan dalam membersihkan dugaan praktik seperti ini agar kepercayaan masyarakat terhadap proses PPPK tetap terjaga,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Masyarakat Nias Selatan berharap langkah tegas dari pemerintah daerah agar ke depannya tidak ada lagi data siluman atau pengusulan yang tidak sesuai prosedur, demi menciptakan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.
Saron. T
Posting Komentar